Dubes RI Upayakan Charter Flight utk Wisman, Tp Perlu Sesuai UU, Peraturan

10

Dubes RI di Warsawa, Polandia, Peter F. Gontha tercatat tampil menulis di FBnya kemarin dulu June 5, 2018 jam 2.32 pm yang mengesankan ada perasaan kesal, marah, emosi, namun tetap ada informasi yang rasional. Tercermin juga semangat tinggi dalam rangka Indonesia Incorporated di bidang pariwisata Indonesia. Mari mengikuti sari pati tulisan alias “keluhannya”, begini:

Tanggal 24 Juni 2018, perusahaan penerbangan Polandia LOT beserta Tour Operator terkemuka Rainbow Tours, akan memulai lagi penerbangan charter dari Warsawa langsung ke Bali. Namun Departemen Perhubungan di Jakarta, sangat kaku. Setiap dua minggu LOT (Polish) Airlines itu akan terbang langsung dari Warsawa ke Denpasar dengan membawa 252 penumpang per penerbangan selama 4 -5 bulan kedepannya. Tapi, penerbangan pertamanya, setelah membawa “klotter” turis pertama, pesawatnya tentulah akan pulang tanpa penumpang, itu dinyatakan akan merugikan perusahaan charter tersebut sekitar 250-300 ribu Dollar karena kosong.

Peraturan penerbangan di Indonesia (memang) mengatakan : pesawat charter hanya boleh membawa dan memulangkan penumpang yang datang dan pergi naik charter. Jadi, itu pun berarti pesawat charter (yang akan) terbang terakhir juga (akan) kosong kembali ke Indonesia ketika hendak menjemput turis klotter terakhir. (Akan) rugi lagi US$ 250-300 ribu. Padahal mereka membawa ribuan turis ke Indonesia. Himbauannya sebagai dubes tidak digubris di Jakarta, “saya sedih dan saya heran, beginikah caranya kita membantu Pemerintah untuk mencapai target 20 juta turis pada tahun 2019,” tulisnya.

(Sampai di sini, walaupun tak tertulis, dapat diartikan bahwa rupanya ada permintaan khusus agar diizinkan mengangkut penumpang dari Indonesia ketika penerbangan perjalanan pulang ke Warsawa setelah mengantarkan penumpang ke Bali, agar pesawatnya tak terbang kosong tanpa penumpang. Kalau kosong berarti pula, akan ada “rugi” sekitar USD 250.000 sampai 300.000,— ITN).

Maaf saya mengeluh disini, lanjutnya, karena usulan sesuatu yangg tidak merugikan bahkan menguntungan Negara justru dianggap omong kosong belaka! Memang betul ini memerlukan peninjauan Undang2, yang harusnya bisa diperbaiki sesuai jaman dan kebutuhan dan memerlukan pemikiran, namun saya yakin bahwa ini tidak berpengaruh terhadap KEDAULATAN negara kita dan justru menunjukkan keseriusan kita bersama, untuk memajukan industri pariwisata. Saya yakin di masa depan ada pemimpin pemimpin di kementerian yang memakai nalar logis. Saya yakin postingan saya akan membuat banyak penguasa di departemen perhubungan tidak suka pada saya, tapi tidak apa lah, demi Negara dan Bangsa.
Semoga Bapak Menteri membaca perihal ini, yang saya yakin tidak diinformasikan, semoga staf Presiden, Menko dan DPR juga dapat mencarikan jalan keluarnya…

Catatan terbuka dari Pak Dubes tersebut, tampak dijawab dengan penjelasan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso. Sari pati penjelasannya begini:

Akan menfasilitasi penuh dari sisi teknis penerbangan rencana perusahaan penerbangan Polandia, LOT Polish Airlines beserta tour operator terkemuka Rainbow Tours yang akan memulai lagi penerbangan charter dari Warsawa langsung ke Bali mulai tanggal 24 Juni 2018 nanti. Sebelumnya, penerbangan charter ini sudah pernah dilakukan tahun 2016 lalu.

Kali ini, rencananya, setiap dua minggu LOT Polish Airlines akan terbang langsung dari Warsawa ke Denpasar membawa 252 penumpang selama 4 -5 bulan ke depan.

Kami akan mengurus dan mengatur perizinan penerbangan  tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di dunia penerbangan internasional dan nasional sehingga penerbangan ini berjalan dengan selamat, aman dan dengan tingkat pelayanan yang tinggi, ujarnya.

Perizinan tersebut di antaranya adalah flight clearance yang salah satunya berupa  flight approval penerbangan charter dari Direktorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara. Flight approval tersebut diproses sesuai dengan Undang-Undang no. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Keputusan Menteri Perhubungan no. PM 66 tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik

“Kami sudah memberlakukan perizinan flight approval online sejak tahun 2015 sehingga bisa diakses dari mana saja dengan waktu yang cepat dan transparan dengan tingkat presisi yang tinggi sesuai syarat dan aturan yang berlaku. Hal ini juga akan diberlakukan pada penerbangan maskapai LOT Polish Airlines dari Polandia itu,” lanjut Agus.

Perizinan charter flight di Indonesia merujuk pada ketentuan ICAO dan kesepakatan dengan negara mitra. Merujuk pada pasal 5 Konvensi Chicago ICAO tahun 1994 terkait Right of Non Schedule Flights dan ICAO Document 9626 tentang Manual on the Regulation of International Air Transport dijelaskan bahwa Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi dan ketentuan pada pelaksanaan penerbangan tidak berjadwal niaga (charter) berdasarkan hukum dan peraturan nasionalnya.

“Di peraturan nasional kita yaitu UU no 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 94 ayat 1 disebutkan bahwa Perusahaan angkutan niaga tidak berjadwal asing yang melayani rute ke Indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah Indonesia, kecuali penumpangnya sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya (in-bound traffic),” ujar Agus melalui penjelasan tertulisnya.

Maskapai charter luar negeri memang tidak boleh mengangkut penumpang lain dari Indonesia selain penumpang yang sebelumnya mereka angkut. Jika maskapai dari Polandia tersebut ingin mengangkut penumpang lain dari Indonesia, Agus mempersilahkan untuk mengganti Flight Approval-nya dari charter menjadi berjadwal (reguler).

Terakhir pada 7/6/2018 dari FB-nya Dubes Peter Gontha kita kutip catatannya pada pukul 17.00 begini:

Perkembangan Terachir:
Sementara saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Perhubungan yang dengan serius mencoba menelah rekomendasi kami dan BAHKAN menyempatkan berhubungan langsung dengan kami. Semoga kedepan demi untuk mematerialisasikan 20juta turis pada tahun 2019 sesuai program Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo, kiranya dapat dicari cara cara yang inovatip yang tidak harus melanggar peraturan yang menyangkut kedaulatan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai…

LEAVE A REPLY